Salah satu fraksi di DPR yang menolak dengan tegas kurikulum 2013 adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPR dari fraksi PKS yang berada di komisi X bidang pendidikan sudah bisa menebak dan membaca bahwa sesungguhnya pemerintah belum benar-benar siap menerapkan kurikulum 2013. PKS sudah banyak memberikan masukan kepada pemerintah agar penerapannya ditunda. Guru belum siap dengan kurikulum baru. Perlu waktu untuk mensosialisasikannya dan merubah pola pikir (mindset) guru.
Namun, seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Melalui dengar pendapat di komisi X DPR, pemerintah tetap melaksanakan dan menerapkan kurikulum 2013. Komisi X bidang pendidikan terpecah. Ada 7 partai memihak pemerintah, dan 3 partai menolak dengan alasan pemerintah kurang siap dan terkesan dipaksakan. Bukan itu saja, PKS menilai perubahan yang paling mendasar bukan terletak pada kurikulumnya, tetapi pada kesiapan guru. Itulah hal yang saya lihat dalam kacamata saya sebagai seorang guru biasa. Semoga saja benar, hehehe.
Ketika saya sebagai guru diundang untuk mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013, barulah saya tahu bahwa sebenarnya pemerintah belum benar-benar siap menerapkan kurikulum 2013. Hal ini terbukti dari kesiapan panitia, kesiapan guru inti yang mengajari guru sasaran, dan jadwal acara yang berbeda dengan buku panduan pelatihan. Kegiatan pelatihan efektif hanya 3 hari saja, sedangkan hari pertama hanya pre test, dan hari terakhir hanya penutupan saja. Rasanya tidak tepat bila pelatihan ini bernilai 52 jam. Perlu evaluasi dan pengawasan dari berbagi pihak tentang pelatihan implementasi kurikulum 2013 agar pelaksanaannya menjadi lebih baik.
Kita tentu tahu, pengembangan kurikulum 2013 dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Tahap kedua, pemaparan desain kurikulum 2013 di depan wakil presiden selaku ketua komite pendidikan serta di depan komisi X DPR RI. Tahap ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Akhirnya, pada tahap keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kurikulum 2013. Informasi penting ini, saya dapatkan secara tertulis dalam buku panduan pelatihan implementasi kurikulum 2013 yang diselenggarakan dari tanggal 9 Juli sampai dengan 13 Juli 2013 di Hotel Grand Lembang, Bandung oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa.
PKS dan kurikulum 2013 nampaknya semakin menarik dibicarakan. Dengan keberaniannya, dan dengan data dan fakta fraksi PKS di DPR sudah mengetahui bahwa kurikulum 2013 masih menyimpan banyak persoalan. Polemik Kurikulum 2013 sudah banyak dituliskan di berbagai media. Persoalan yang paling krusial adalah kesiapan guru dalam mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Terus terang saya kagum dengan PKS yang menempatkan para kadernya di bidang pendidikan. Bila pendidikan sudah masuk ranah politik dan bukan lagi akademik, maka diperlukan kader partai yang memahami arti pendidikan secara holistik dan integral.
Salam Blogger Persahabatan
Omjay